BATULICIN — Upaya konkrit dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Tanah Bumbu kian dimatangkan. Hal ini ditandai dengan disetujuinya dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Tanah Bumbu, Rabu (4/11/2026).
Kedua regulasi anyar tersebut meliputi Raperda tentang Penanggulangan Kemiskinan serta Raperda tentang Pengembangan SDM, yang dirancang sebagai payung hukum kuat guna menekan angka kemiskinan sekaligus memperluas daya saing daerah secara berkelanjutan.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Asisten Bidang Administrasi Umum H.M. Yamani, menyampaikan bahwa Raperda Penanggulangan Kemiskinan memegang peranan krusial agar intervensi pemerintah tidak sekadar bersifat bantuan sosial, melainkan menyentuh aspek pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan keterampilan, hingga perluasan akses permodalan bagi usaha mikro.
”Penanggulangan kemiskinan tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan sosial, tetapi juga harus menyentuh pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan keterampilan, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro dan ultra mikro,” ujar Yamani saat membacakan sambutan bupati.
Selain itu, pemerintah daerah menekankan pentingnya pemutakhiran data secara berkala agar penyaluran program pemberdayaan benar-benar tepat sasaran.
Sementara itu, Raperda tentang Pengembangan SDM dipandang sebagai investasi jangka panjang yang esensial. Pembangunan daerah ditegaskan tidak boleh hanya bertumpu pada fisik dan infrastruktur, melainkan harus diimbangi dengan peningkatan kompetensi, keterampilan, serta daya saing masyarakat maupun aparatur pemerintah.
Rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu H. Hasanudin tersebut berjalan lancar dengan dihadiri oleh jajaran pimpinan SKPD dan unsur Forkopimda. Tahap berikutnya, kedua Raperda ini akan diajukan untuk memperoleh nomor register dari Biro Hukum Provinsi Kalimantan Selatan sebelum resmi disahkan menjadi Peraturan Daerah.
