BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu resmi menerima hibah jalan alternatif KM 171 sepanjang 350 meter yang berlokasi di Desa Satui Barat, Kecamatan Satui, dari PT Arutmin Indonesia.
Penandatanganan berita acara serah terima dilakukan oleh Chief Executive Officer (CEO) PT Arutmin Indonesia, Ido Hotna Hutabarat, bersama Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Keberadaan ruas jalan alternatif tersebut dinilai sangat krusial untuk menopang mobilitas warga, mempererat konektivitas antarkawasan, serta memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Akses ini diharapkan mampu mendorong denyut ekonomi masyarakat di Kecamatan Satui dan sekitarnya.
Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, menyampaikan apresiasi atas komitmen dan kontribusi PT Arutmin Indonesia dalam mendukung penyediaan infrastruktur publik di daerah.
Ia menilai kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia usaha menjadi kunci percepatan pembangunan yang berdampak langsung bagi warga.
”Semoga keberadaan jalan ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi daerah, serta menjadi bagian dari kemajuan dan kesejahteraan Kabupaten Tanah Bumbu,” ujar Andi Rudi Latif.
Sementara itu, CEO PT Arutmin Indonesia, Ido Hotna Hutabarat, menegaskan bahwa pembangunan jalan alternatif KM 171 sepanjang 350 meter merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menghadirkan fasilitas yang menunjang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat luas.
”Melalui penyerahan hibah ini, diharapkan jalan alternatif KM 171 dapat menjadi bagian infrastruktur daerah yang dikelola dan dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Sehingga keberadaannya dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat,” kata Ido.
Prosesi serah terima hibah turut disaksikan jajaran manajemen PT Arutmin Indonesia—yakni GM Engineering, Contract, Maintenance, dan Project Sudirman Widhi Hartono, GM Operations Ahmad Juaeni, serta GM Legal and External Affairs Ezra Sibarani.
Dari unsur pemkab hadir Kadishub Dwi Dibyo Raharjo, Kadiskominfosp Al Husain Mardani, Kabag Hukum Setda Nani Arianti, serta perwakilan Dinas PUPR, Dinas Perkimtan, dan BPKAD.





