Susun RPB 2027–2031, Pemkab Tanah Bumbu Petakan Risiko hingga Desa

BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengambil langkah proaktif dalam memperkuat sistem mitigasi dan ketahanan daerah.

BPBD Tanah Bumbu menyelenggarakan kegiatan penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2027–2031 di Ruang Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS), Kamis (12/11/2026).

​Penyusunan dokumen strategis ini dirancang untuk mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis dan terarah, sekaligus mengintegrasikannya sebagai salah satu isu krusial dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

​Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif, melalui Kalaksa BPBD Tanbu H. Sulhadi yang diwakili oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Tanbu, Muhammad Rizwan, menjelaskan bahwa pemutakhiran dokumen RPB 2027–2031 sangat esensial agar strategi mitigasi tetap relevan dan efektif menghadapi dinamika potensi kebencanaan.

​”Dokumen ini kita evaluasi kembali untuk memastikan masih relevan, efektif, dan dapat dijalankan apabila bencana kembali terjadi,” jelas Rizwan.

​Ia memaparkan, terdapat lima tujuan utama dalam penyusunan dokumen tersebut, yakni menilai keakuratan data dokumen sebelumnya, memperbarui efektivitas prosedur penanganan, menyelaraskan regulasi dengan RPJMD terbaru, mengintegrasikan pembelajaran dari peristiwa masa lalu, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.

Setelah tahapan Focus Group Discussion (FGD) akhir, dokumen ini akan melalui proses asistensi akhir bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta.

​Menariknya, dokumen RPB periode ini dilengkapi dengan pemanfaatan data spasial yang sangat terperinci hingga tingkat desa. Hal ini memastikan bahwa penanganan dan pemetaan wilayah rawan bencana tidak lagi bersifat umum di tingkat kabupaten, melainkan langsung menyasar titik-titik lokasi spesifik di tiap desa.

​Sementara itu, narasumber dari Tim Ahli Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Dr. Arif Rahman Nugroho, memberikan apresiasi atas pelibatan multisektor yang melibatkan unsur pemerintah, TNI-Polri, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat.

​Menurut Arif, dokumen RPB ini nantinya akan memuat rencana aksi komprehensif berupa matriks program, indikator kinerja, data spasial, pemetaan lokasi prioritas, hingga penunjukan instansi penanggung jawab utama dan pendukung agar eksekusi di lapangan jauh lebih terarah dan tepat sasaran sesuai kondisi riil di setiap wilayah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

No More Posts Available.

No more pages to load.