BATULICIN – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Kalimantan Selatan, Selasa (16/6/2026).
Peninjauan ini dipusatkan di Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, guna melihat langsung implementasi Program Pemberdayaan Peternakan Sapi Berkelanjutan Terintegrasi Perkebunan Kelapa Sawit dengan Kehutanan dan Pertanian (P2SHP).
Program P2SHP yang dikembangkan oleh korporasi swasta PT Buana Karya Bhakti tersebut dinilai berhasil memadukan sektor perkebunan dan peternakan secara holistik. Langkah integrasi ini diproyeksikan menjadi salah satu instrumen penguat ketahanan pangan hewani di tingkat nasional.
Merespons kunjungan kerja spesifik dari otoritas pusat tersebut, Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif menyatakan komitmen penuh jajarannya dalam menyokong blueprint swasembada pangan.
Melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Eryanto Rais, pemerintah daerah menegaskan kesiapannya untuk berkolaborasi dan mengawal berbagai langkah strategis yang dirumuskan demi kesuksesan program jangka panjang tersebut.
“Kabupaten Tanah Bumbu memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan beragam. Potensi tersebut perlu dikelola secara terpadu melalui skema kolaboratif sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat lokal sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional,” ungkapnya.
Di sela kegiatan peninjauan lapangan, Wamenko Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengapresiasi keberhasilan model reproduksi vegetatif dan pembiakan alami yang diterapkan di kawasan tersebut.
Berdasarkan data evaluasi, populasi ternak yang awalnya hanya berkisar 300 ekor sapi pada tahun 2016, kini telah berkembang signifikan hingga menyentuh angka hampir 1.500 ekor.
Simbiosis mutualisme ini tidak hanya mendongkrak grafik populasi daging mentah, melainkan juga memberikan dampak efisiensi yang masif bagi manajemen operasional kebun sawit.
Kehadiran kawanan sapi di dalam area konsesi dilaporkan mampu memangkas biaya pembersihan gulma atau tanaman pengganggu hingga 50 hingga 70 persen, sekaligus berkontribusi menyuburkan struktur tanah melalui pemanfaatan pupuk organik dari kotoran ternak.
Keberhasilan manajemen tata kelola yang dirintis dengan investasi awal sekitar Rp6 miliar ini juga membuahkan pengakuan di tingkat makro.
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian secara resmi telah menetapkan proyek integrasi sawit-sapi di Tanah Bumbu ini sebagai rujukan atau role model percontohan di tingkat nasional.
